Sejak 2019, jalanan Indonesia tidak pernah benar-benar sepi dari gelombang protes. Setiap periode, rakyat turun dengan tuntutan yang berbeda, namun selalu berakhir dengan benang merah yang sama: ketidakpercayaan pada DPR dan pemerintah. Apa yang terjadi? Mengapa akar persoalan ini tidak kunjung selesai hingga kini, akhir Agustus 2025?
2019 – Gelombang Reformasi Dikorupsi
Rakyat, terutama mahasiswa, turun menolak revisi UU KPK yang dianggap melemahkan lembaga antirasuah. Bersamaan dengan itu, banyak pasal bermasalah muncul di RKUHP, mulai dari kriminalisasi kebebasan berpendapat hingga isu moral yang mengancam ruang privat. Jawaban dari pemerintah dan DPR kala itu hanyalah penundaan sebagian pasal, tanpa koreksi mendasar. Luka pertama ini masih membekas.
2020 – Omnibus Law Cipta Kerja
UU sapu jagat yang lahir di tengah pandemi dianggap mengorbankan hak-hak buruh dan menguntungkan segelintir oligarki. Demo besar-besaran pecah di banyak kota. Namun, DPR bergeming: UU tetap disahkan, bahkan setelah Mahkamah Konstitusi menyatakan ada cacat formil. Revisi yang dijanjikan hanya formalitas.
2022 – Kenaikan BBM dan Isu Ekonomi
Pemerintah menaikkan harga BBM dengan alasan subsidi membebani anggaran. Gelombang protes muncul, rakyat marah karena kebijakan ini menambah tekanan hidup. DPR yang seharusnya menjadi pengawas malah sibuk memberi justifikasi. Rakyat semakin yakin: DPR bukan lagi wakil, melainkan stempel pemerintah.
2023 – Penolakan KUHP Baru
Meski penolakan keras sudah bergema sejak 2019, DPR tetap mengesahkan KUHP baru dengan pasal-pasal kontroversial. Alih-alih menjawab aspirasi, mereka menutup telinga. Protes pecah lagi, memperkuat keyakinan rakyat bahwa suara publik tidak pernah benar-benar didengar.
2024 – Pemilu dan Politik Dinasti
Isu nepotisme dan dinasti politik mewarnai Pemilu 2024. Banyak rakyat merasa DPR hanya memperkokoh lingkaran kekuasaan, bukan memperjuangkan representasi sejati. Meski demo tidak sebesar sebelumnya, rasa muak mengendap lebih dalam.
2025 – Protes Isu Lingkungan dan Keberpihakan DPR & Tunjangan DPR
Di tengah krisis lingkungan, DPR justru meloloskan kebijakan yang memberi karpet merah bagi perusahaan tambang dan energi fosil. Gelombang protes mahasiswa, aktivis lingkungan, hingga masyarakat adat kembali turun ke jalan. DPR tetap bungkam, sementara pemerintah menutup diri dengan alasan pembangunan.
Selain itu, kenaikan gaji dan tunjangan DPR ditengah susahnya kehidupan rakyat ditambah pesan efisiensi yang digaungkan pemerintah tentu paradoks dengan kenaikan gaji ini. Ditambah lagi cara komunikasi DPR yang congkak semakin menambah kemarahan rakyat.
Setiap kali rakyat turun ke jalan, respons yang diberikan hampir selalu sama: penundaan, pembentukan tim, atau janji revisi. Tetapi akar masalahnya—ketertutupan, keberpihakan pada oligarki, dan DPR yang tidak benar-benar mewakili rakyat—tidak pernah disentuh.
Alih-alih menyelesaikan tuntutan, DPR dan pemerintah justru membiarkan luka lama mengendap, lalu menumpuk dengan luka baru. Akumulasi inilah yang membuat setiap gelombang protes semakin keras, semakin emosional, dan semakin penuh ketidakpercayaan.
Jika ditarik garis lurus, hampir semua amarah rakyat bermuara pada DPR. Dari pelemahan KPK, UU Cipta Kerja, KUHP baru, hingga kebijakan ekonomi yang menekan rakyat, DPR selalu menjadi pintu masuk sekaligus perisai pemerintah. DPR yang seharusnya menjadi rumah rakyat justru berubah menjadi benteng oligarki.
Inilah sebabnya, meski isu berbeda-beda, rakyat tetap mengarahkan kemarahan ke parlemen. Mereka sadar, selama DPR menjadi mesin pengesahan kepentingan elite, setiap kebijakan kontroversial hanya soal waktu.
Selama pemerintah dan DPR hanya bermain kosmetik politik, tanpa perbaikan struktural, gelombang protes akan terus lahir. Mungkin tidak selalu besar, tapi selalu menyala. Rakyat sudah belajar, janji manis tak lebih dari jeda sebelum luka baru ditorehkan.
Dan pada akhirnya, jika DPR terus menutup mata, yang tumbuh bukanlah dialog, melainkan jurang ketidakpercayaan yang semakin dalam. Jurang ini berbahaya, karena bisa berubah menjadi letupan besar yang bukan lagi sekadar demo, tapi perlawanan sistemik.